MAKALAH : PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN NEGARA KAMBOJA

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keberadaan demokrasi dan birokrasi dalam suatu negara merupakan sebuah keniscayaan. Hubungan maupun peranan antara keduanya sangat dekat dan runut. Secara sederhana hubungan antara birokrasi dan demokrasi bisa digambarkan sebagai berikut: Sistem politik dengan alur input-proses-output merupakan ranah demokrasi sebagai legislatif. Setelah melalui proses politik dihasilkanlah sebuah kebijakan, kemudian birokrasi sebagai lembaga eksekutif bertugas menjalankan kebijakan tersebut. 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa terdapat pemisahan tegas antara birokrasi dan demokrasi. Demokrasi sebagai pembuat kebijakan dan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

Meskipun terdapat pemisahan tegas, kenyataan di lapangan memperlihatkan lain. Terjadi kekaburan fungsi dan peran antara birokrasi dan demokrasi. Dalam Beureaucratic Power-A Democratic Dilemma Eva Etzioni membahas mengenai dikotomi birokrasi demokrasi. Eva Etzioni (1983: 85-98) menawarkan tiga tesis mengenai hubungan antara kekuasaan birokrasi dan dilema demokrasi. Tesis pertama mengatakan bahwa bureaucracy generates a dilemma for democracy. Dalam tulisan tersebut Etzioni meyakini bahwa demokrasi akan efektif jika birokrasi dibuat kuat dan independen, tetapi dia mengingatkan bahwa kebutuhan tersebut akan berakibat birokrasi terlepas dari kontrol para politikus jika tidak didahului oleh reform yang memadai dan serius. Tesis kedua Etzioni tidak kalah penting untuk, yakni democracy generates a dilema for bureaucracy. Etzioni menyatakan bahwa dalam demokrasi, birokrasi diikat oleh dua hal. Pertama, dikendalikan oleh eksekutif meskipun dia harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukannya sendiri. Kedua, dia harus menjalankan kebijakan yang diambil para politikus meskipun dia harus berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Tesis ketiga yakni “These dielmmas exacerbate strains and power struggles on the political scene”. Reformasi administrasi harus mengimbangi besarnya kekuatan birokrasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia dan Kamboja

2. Bagaimana Sistem Pembuatan Kebijakan Indonesia dan Kamboja

3. Bagaimana Sistem Sosial Politik Indonesia dan Kamboja

1.3 Tujuan Penulisan

1.    Untuk Mengetahui Perbandingan Negara Indonesia dan Kamboja

2.    Untuk Mengetahui Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia dan Kamboja

3.    Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Pembuatan Kebijakan Indonesia dan     Kamboja

4.    Untuk Mengetahui Sistem Sosial Budaya Indonesia dan Kamboja

II. PEMBAHASAN

2.1 Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia

Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia yang merupakan Modul 2 dari pelaksanaan Simpul Demokrasi menjadi agenda pelaksanaan Sekolah Demokrasi V Detail materi yang dilaksanakan selama pelaksanaan 2 hari sekolah demokrasi tersebut, meliputi: Sistem Politik, Kepartaian dan Pemilu di Indonesia yang disampaikan oleh penulis modul langsung Prof. DR. Ichlasul Amal, “Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan dalam Demokrasi” yang disampaikan oleh Drs. Luqman Hakim, M.Sc dan “Desentraliasi Sistem Pemerintahan” oleh DR. Mas’ud Said. Sedangkan materi tentang “Klasifikasi Struktur Organisasi Negara” disampaikan melalui metode diskusi kelompok yang dipandu oleh Fasilitator. Begitu pula dengan materi “Pemberdayaan DPR dalam Demokrasi” dilakukan dengan bermain peran dan diskusi kelompok. 

Kegiatan dimulai pada 27 Mei 2006, Kegiatan ini dihadiri oleh 20 orang peserta dari 25 orang peserta simpul demokrasi, yaitu; Ainul Yaqin, Any Rufaidah, Ari Wahyu Astuti, Azizah Hefni, Eko Budi Prasetyo, H. M. Taqrib, Hasan Abadi, Henry Wira Novianto, Isnaini Rahayu, Khofidah, M. Wahyu  Trihariadi, Samsul Arifin, Syahrotsa Rahmania, Zany Pria Romadudin, Andry Dewanto, Hikmah Bafaqih, M. Najib Ghoni, M. Nor Muhlas, Dewi Masita, dan M. Munir Aly. Peserta tetap yang tidak hadir adalah 5 orang adalah Daniel E. Molindo, Imron Rosyadi, M. Munir, Siyadi (Izin tidak hadir), dan Gunawan (izin tidak hadir karena ada pelatihan di Jakarta). Peserta tidak tetap 3 orang yang hadir diantaranya; Setyo Wahyudi, Marsudi, Anis Wahyu Harnanik. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan pembinaan suasana dengan ice breaking yang dipandu oleh fasilitator. Ice breaking yang dilakukan adalah dengan menebak identitas teman sesama peserta. Fasilitator membagikan form kepada masing-masing peserta yang berisi pertanyaan yang terkait dengan data diri peserta, yang meliputi umur, hoby, yang disukai, yang tidak disukai dan sebagainya. Setelah peserta mengisi form tersebut, kemudian fasilitator mengumpulkan dan membagikan kembali secara acak kepada masing-masing peserta, lalu fasilitator meminta setiap peserta secara bergiliran untuk membaca form isian yang diterimanya dan menebak identitas siapakah yang tertulis dalam form yang diterimanya. Game ini dilaksanakan bertujuan untuk lebih mempererat ikatan antar peserta dengan lebih mengenal karakter masing-masing peserta di samping bertujuan untuk mencairkan suasana sebelum masuk pada materi inti.

Diskusi kelompok tentang prawacana tentang materi tentang sistem politik dan pemerintah (hal 6 dan hal 11 modul) yang dibahas oleh kelompok 1 dan materi tentang Klasifikasi Struktur Organisasi Negara dan Pemerintahan (hal 42 dan 45 modul) dibahas oleh kelompok 2. Setelah dilakukan diskusi kelompok dilakukan diskusi kelas yang dipandu oleh fasilitator dengan cara masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok satu menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh  tidak berjalannya fungsi-fungsi Negara yang banyak diperankankan oleh eksekutif bersama legislative, dalam konteks perumusan kebijakan public actor yang paling banyak berperan justru invisible hand yaitu kelompok pemilik modal. Struktur partai politik yang lebih didominasi oleh DPP seringkali memasung otonomi yang dimiliki oleh struktur partai yang ada di daerah. Dicontohkan dalam hal ini oleh kelompok satu adalah pada saat penetapan calon Kepala Daerah. Kelompok dua mencoba menguraikan beberapa kalsifikasi terhadap bentuk Negara dan bentuk pemerintahan. Inti kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh kelompok dua adalah apapun bentuk Negara maupun pemerintahan, yang penting bagi rakyat adalah kesejahteraan. Peserta dari kegiatan ini sangat aktif dan respon terhadap materi Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia, karena materi ini sesuai dengan perpolitikan, kepartaian, dan sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, mayoritas peserta Sekolah Demokrasi ini adalah pelaku aktor dari berbagai organisasi politik dan kemasyarakatan, sehingga bisa dikatakan tepat.

2.2 Sistem Politik dan Pemerintahan Kamboja

Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan. Raja di Kamboja hanya berfungsi sebagai kepala negara sedangkan segala urusan pemerintahan diatur oleh perdana menteri. Dengan begitu media dalam negeri Kamboja diatur dengan ketat oleh pemerintah. Sistem politik Kamboja telah mengalami perjalanan yang panjang sejak kemerdekaannya pada tahun 1953 dan diwarnai dengan berbagai kerusuhan dan konflik.

Dalam melakukan pendekatan terhadap struktur sistem politik, penting untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politiknya. Struktur sistem politik di Kamboja terbagi menjadi enam kelompok, antara lain:

Ø  Kelompok Kepentingan, yang berpengaruh antara lain Cambodian Freedom Fighters (CFF), Partnership for Transparency Fund (PTF) sebuah organisasi antikorupsi, Students Movement for Democracy dan The Committee for Free and Fair Elections or Comfrel (CIA, 2014). Cambodian Freedom Fighters (CFF) merupakan kelompok yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat (Aftergood, 2004). Banyak sumber yang menyebut CFF sebagai kelompok teroris karena aksinya dalam penggulingan pemerintah yang berkuasa. Pada akhirnya, pemerintah Kamboja berhasil menangkap pemimpin-pemimpin CFF.

Ø  Partai Politik. Pada tahun 2013, Kamboja baru saja menyelenggarakan pemilihan umum. Terdapat dua partai yang bersaing yaitu Cambodian People’s Party (CPP) dan Cambodia National Rescue Party (CNRP). Selain itu, terdapat beberapa partai politik lain namun tidak sedominan CPP dan CNRP, seperti National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful, and Cooperative Cambodia (FUNCINPEC) dan Nationalist Party (NP) (CIA, 2014b). Sejak tahun 1998, CPP terus menerus memenangkan pemilu. Beberapa sumber melansir bahwa CPP menggunakan kekerasan dan intimidasi dalam arena pemilihan umum seperti mencegah pemilih untuk mendukung oposisi. Selain itu, CPP diduga menerapkan politik uang dan material.

Ø  Badan Legislatif, terdiri atas Senat dan Dewan Nasional. Senat terdiri dari 61 orang dan Dewan Nasional terdiri dari 123 orang (CIA, 2014b).

Ø  Badan Eksekutif, dipimpin oleh seorang presiden dan perdana menteri. Presiden berperan sebagai kepala negara sedangkan pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri. Raja berhak mengumumkan amnesti, dan berhak membubarkan Majelis Nasional berdasarkan usul Perdana Menteri dan setelah mendapat persetujuan Ketua Majelis Nasional (CRI, 2006).

Ø  Takhta kerajaan tidak dapat diwariskan sehingga Raja dapat menjabat seumur hidup. Namun jika Raja tersebut meninggal, maka penggantinya akan diambil dari keturunan Raja tersebut.

Ø  Birokrasi, yang cukup sering mendapatkan perhatian dari dunia terlebih setelah diberikannya peringkat negara yang rakyatnya paling banyak menyuap di kawasan Asia Pasifik (Maradona, 2010). Lembaga-lembaga seperti polisi, pengadilan, DPR, lembaga pemerintah dan media tidak luput dari aksi suap ini. Oleh karena itu, permasalahan korupsi menjadi masalah utama dari struktur sistem politik Kamboja.

Ø  Badan Peradilan, terdiri atas Supreme Court dan Constitutional Court. Supreme Court terdiri dari 5 orang hakim, sementara Constitutional Court terdiri dari 9 anggota hakim (CIA, 2014b).

Jika dilihat berdasarkan fungsinya, fungsi-fungsi sistem di Kamboja yang terdiri dari sosialisasi politik, rekruitmen, serta komunikasi politik tidak berjalan dengan cukup baik. Terlihat dari partisipasi masyarakat dalam pemilu yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

Situasi Politik

Pada pemilu tahun 2013 lalu, Hun Sen dan CPP berhasil memenangkan pemilihan atas CNRP dengan sedikit perbedaan suara. CPP berhasil memperoleh 3,2 juta suara dan memenangkan 68 kursi dari 123 kursi di parlemen, sementara CNRP memperoleh 2,9 juta suara dan 55 kursi di parlemen (Sinaga, 2013).
Kemenangan tersebut menandakan bahwa Hun Sen telah lima kali terpilih menjadi perdana menteri Kamboja yang juga berarti ia telah berkuasa di Kamboja selama kurang lebih tiga dekade. Hal tersebut pun pada akhirnya menimbulkan reaksi dan pertentangan bagi partai oposisi, CNRP, yang diketuai oleh Sam Rainsy. Mereka menganggap bahwa Hun Sen melakukan kecurangan dalam pemilu, di samping tuduhan keterlibatan dalam kasus pelanggaran HAM karena adanya satu korban jiwa dalam kerusuhan yang terjadi selama pemilu.

2.3. Sitem Pembuatan Kebijakan Indonesia

a. Orde Lama

Pada periode ini, seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya system politik berjalan cukup baik, namun tidak semua berjalan dengan baik, karena ada hal politis dibalik proses pembuatan dan penerapan kebijakannya. Pada masa ini, Soekarno mendominasi dalam pemerintahan. Sebenarnya fungsi input (sosialisasi dan rekruitmen politik) pada masa ini berjalan dengan baik, karena adanya system multipartai yang pada masa ini partai-partai yang ada sedang sibuk dengan penonjolan identitas berupa ideology masing-masing. Pada masa ini ada pula badan legislative berupa KNIP (Komite nasional Indonesia Pusat) yang berfungsi sebagai pengolah tuntutan dari masyarakat.

b. Orde Baru

Tidak jauh berbeda dengan masa orde lama, pada masa ini ada tiga actor yang menonjol, yaitu:

1.    Presiden : Presiden Suharto berkuasa atas segalanya, DPR tidak berarti apa-apa.

2.    Wakil Presiden : bertindak sebagai cadangan presiden.

3.    Kabinet : terdiri dari para menteri, berfungsi sebagai pembentuk agenda karena mempunyai departemen sendiri, ikut kemana presiden pergi.

c. Masa Reformasi

Pada masa ini terjadi perubahan sistemik dalam demokrasi, yaitu penghapusan kepemimpinan yang otoriter. Pada masa ini dimungkinkan terjadinya checks and balances jika output tidak sama dengan input.

2.4. Sitem Pembuatan Kebijakan Negara Kamboja

Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dan juga sekaligus merupakan anggota dari ASEAN. Kamboja merupakan salah satu negara paling miskin di asia dan sangat tergantung pada bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara ataupun aktor non negara. Dalam waktu dua dekade, Kamboja mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam ekonominya. Bantuan baik dalam bentuk bantuan bilateral, multirateral maupun privat (NGO), membantu negara Kamboja untuk melanjutkan proses pembangunannya. (Chanboreth dan Hach, 2008: 3)

Dalam meningkatkan dan mendorong efektivitas bantuan yang diterimanya dan memperkuat kepemilikan dan kepemimpinan atas agenda pembangunan nasional, Royal Government of Cambodia (RGC)/ Pemerintah Kamboja mengambil setidaknya dua hal utama. Petama, dengan melakukan Declaration on Harmonizatiotion and Alignment yang ditandatangai oleh RGC dan 12 mitra pembanguna pada Desember 2004. Kedua, adalahDeclaration on Enhancing Aid Effectiveness yang ditandatngani oleh RGC dan 14 partner pada Oktober 2006 . Deklarasi kedua ini juga sekaligus meberikan perkembangan terbaru dalam Deklarasi Paris untuk efektivitas bantuan dalam konteks Kamboja.

Hasil dari Deklarasi kedua Salah satunya adalah dengan membuat NSDP  (National Strategic Development Plan) 2006-2010. NSDP merupakan bagian dari pemerintah yang berusaha untuk mengoperasionalkan visi politik pemerintah. Dengan NSDP, pemerintah berusaha membuka semua kesempatan untuk menentukan langkah-langkah penting dalam pembuatan strategi dan rencana dalam jangka panjang, termasuk frameworkpembangunan nasional Kamboja. Framework pembangunan nasional ini juga memperhatikan kemitraan dengan partner-partner pembangunan lainnya. NSDP selanjutnya melakukan perbaikan dalam koordinasi pengelolaan bantuan, baik dalam hal struktur maupun instrumennya.

Dalam hal perbaikan struktur, RGC melalui NSDP membuat Government Donor Technical Working Group, atau biasa disebut TWGs. TWGs bekerja dalam bidang tertentu sesuai dengan porsi dan keahliannya. TWGs bertujuan untuk memperkuat hubungan kerjasama RGC dengan partner dari luar dan memfasilitasi koordinasi strategi dan program pembangunan di wilayah Kamboja. Setiap TWGs dipimpin oleh representatif dari kementriam pemerintaha Kamboja. Untuk memperkuat komunikasi di antara TWGs dengan donor, maka terdapat satu atau dua orang perwakilan negara donor di setiap TWGs. Selanjutnya RGC melalui NSDP juga membuat Government Donor Coordination Comitee (GDCC) sebagai superbody untuk menkoordinasi TWGs dibawahnya 

Di lain sisi, NSDP membuat National Operational Guidelines dan Strategic Framework for Development Corporation Mangement 2006-2010 yang didesain untuk menyediakan framework dan instrumen kebijakan dalam mengelola dan mengatur bantuan Luar Negri yang diterima oleh pemerintah Kamboja. Untuk itu, pemerintah Kamboja secara spesifik membuat kebijakan Harmonization, Alignment and Results (H-A-R)action plan 2006-2010. H-A-R bertujuan untuk memprioritaskan kegiatan bantuan luar negeri, mengkmbagi responsibility dan menyediakan basis data untuk melihat perkembangan dan efektivitas dalam implementasi kegiatan yang behubungan dengan bantuan luar negeri.

2.5 Sistim Sosial Budaya Indonesia

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia sebagai suatu kesatuan telah lahir jauh sebelum lahirnya (secara formal) masyarakat Indonesia. Peristiwa sumpah pemuda antara lain merupakan bukti yang jelas. Peristiwa ini merupakan suatu konsensus nasional yang mampu membuat masyarakat Indonesia terintegrasi di atas gagasan Bineka Tunggal Ika. Konsensus adalah persetujuan atau kesepakatan yang bersifat umum tentang nilai-nilai, aturan, dan norma dalam menentukan sejumlah tujuan dan upaya mencapai peranan yang harus dilakukan serta imbalan tertentu dalam suatu sistem sosial. 

Apabila menelaah pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda merupakan konsensus nasional yang mendapat perwujudannya di dalam sistem budaya Indonesia yang didasarkan pada asas penting, yaitu sebagai berikut ini.

Asas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Kesempurnaan hanya dapat dicapai oleh manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui semangat dan takwa, sebab pada akhirnya apa yang diperoleh manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara, bahkan kemerdekaan itu adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Asas merdeka

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, karena itu kehidupan pribadi/ keluarga, masyarakat, dan bangsa yang bebas itu mempunyai tanggung jawab dankewajiban bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kemerdekaan itu.

Asas persatuan dan kesatuan

Bangsa Indonesia terdiri atas aneka ragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat daerah dan sebagainya telah membentuk Negara Republik Indonesia yang meletakkan persatuan dan kesatuan sebagai asas sosial budayanya.

Asas kedaulatan rakyat

Kehidupan pribadi atau keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam rangka mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan/pribadi.

Asas adil dan makmur

Setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan harus mempunyai kehidupan yang layak dan adil sehingga pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pangan,pakaian, perumahan, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi hak yang di pertanggung jawabkan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pola Pikir, pola tindak, dan Fungsi Sistem Sosial Budaya Indonesia Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, yang hidup tersebar diseluruh tanah air, yang memiliki berbagai macam ragam budaya. Sehingga menimbulkan keanekaragaman institusi dalam masyarakat. Institusi adalah suatu konsep sosiologi yang paling luas digunakan, walau memiliki pengertian yang berlainan:

Ø Digunakan untuk merujuk suatu badan, seperti universitas dan perkumpulan

Ø Organisasi yang khusus atau disebut pula institusi total, seperti penjara atau rumah sakit

Ø Suatu pola tingkah laku yang telah menjadi biasa atau suatu pola relasi sosial yang memiliki tujuan sosial tertentu.

Bronislaw menganggap institusi sosial merupakan konsep utama untuk memahami masyarakat, yang setiap institusi saling berkaitan dan masing-masing memiliki fungsinya. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa institusi itu mengenai kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaan yang terdiri atas tiga wujud, yaitu:

a.    Wujud idiil

b.    Wujud kelakuan

c.    Wujud fisik dari kebudayaan

Koentjaraningrat mengatakan, bahwa seluruh total dari kelakuan manusia yang berpola tertentu bisa diperinci menurut fungsi-fungsi khasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat. Maka pola pikir, pola tindak dan fungsi sistem sosial budaya Indonesia merupakan institusi sosial, yaitu suatu sistem yang menunjukkan bahwa peranan sosial dan norma-norma saling berkait, yang telah disusun guna memuaskan suatu kehendak atau fungsi sosial. Komponen-komponen dari pranata social adalah: Sistem Norma, Manusia, dan Peralatan fisik.

2.6 Sistim Sosial Budaya Kamboja

1. Sejarah Kebudayaan Kamboja

Masa keemasan Kamboja adalah antara abad ke-9 dan ke-14 masehi dibawah periode kerajaan Angkor, dimana pada saat itu merupakan kerajaan yang kuat dan sejahtera yang berhasil menguasai hampir seluruh wilayah daratan Asia Tenggara. Namun, kerajaan Angkor runtuh akibat perebutan kekuasaan dan perang melawan kerajaan yang berada di dekatnya seperti Siam dan Dai Viet. Banyak candi yang dibangun pada masa itu seperti Bayon dan Angkor Wat masih ada hingga sekarang. Candi-candi tersebut tersebar di Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam yang mengingatkan kita kepada kemegahan seni dan budaya Khmer.

2. Arsitektur dan Rumah di Kamboja

Arsitek dan pemahat Kamboja membuat candi yang terbuat dari batu. Dekorasi Khmer terinspirasi dari agama. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Candi/kuil dibuat sesuai dengan aturan arsitektur Khmer Kuno yang terdiri dari susunan candi biasa ditambah dengan satu candi yang tampak mencolok ditengahnya, sebuah tembok, dan sebuah parit. Motif Khmer menggunakan banyak dewa dari mitologi Buddha dan Hindu. Contohnya seperti istana kerajaan di Phnom Penh yang menggunakan motif garuda yang merupakan burung mitologi dalam agama Hindu. Hanya sedikit bangunan yang tersisa sejak masa kerajaan Khmer. Yang tersisa hanyalah bangunan religius yang terbuat dari batu seperti candi Angkor.

3. Agama di Kamboja

Penduduk di Kamboja didominasi oleh penganut agama Buddha dengan 90% populasi menganut Buddha Theravada. Terdapat 1% populasi pemeluk agama Kristen dan sisanya beragama Islam, atheis, atau penganut kepercayaan animisme.

Agama Buddha telah ada di Kamboja sejak abad ke-5 masehi. Buddha Theravada telah ada di Kamboja sejak abad ke-13 masehi dan kini telah dianut oleh 90% populasi di Kamboja.

Islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh kaum Cham (disebut juga Khmer Islam) dan minoritas kaum Melayu di Kamboja. Berdasarkan data dari Po Dharma, terdapat 150.000 sampai 200.000 penduduk Muslim di Kamboja pada tahun 1975. Semuanya menganut aliran Sunni.

Kristen dibawa ke Kamboja oleh misionaris Katholik Roma pada tahun 1660. Pada tahun 1972, terdapat sekitar 20.000 kaum Kristiani di Kamboja, kebanyakan dari mereka adalah Katholik Roma. Berdasarkan statistik dari Vatikan, pada tahun 1953, anggota Gereja Katholik Roma di Kamboja berjumlah 120.000. Hal itu membuatnya menjadi agama terbesar kedua di negara ini. 50.000 diantaranya adalah orang Vietnam dan sisanya kebanyakan orang Eropa.

Terdapat 100.000 orang yang menganut aliran kepercayaan daerah. Seperti kaum Khmer Loeu yang menganut animisme. Mereka menggunakan nasi, air, api, batu, dll untuk melangsungkan ritual. Kaum ini biasanya menganggap tabu beberapa objek dan praktek.

4.Ritual Kelahiran dan Kematian di Kamboja

Kelahiran bayi adalah saat yang membahagiakan bagi keluarga. Berdasarkan kepercayaan tradisional, mereka (ibu dan bayi) akan dikurung karena mereka sangat rentan terhadap dunia mistik. Seorang ibu yang meninggal saat melahirkan bayinya dipercaya akan menjadi roh yang jahat. Dalam masyarakat Khmer tradisional, wanita hamil dianggap tabu memakan beberapa makanan dan harus menghindari beberapa situasi. Tradisi ini masih berlangsung di pedesaan, namun mulai berkurang di daerah perkotaan.

Kematian tidak dilihat dengan penuh kesedihan disini; tetapi dilihat sebagai akhir dari sebuah hidup dan merupakan awal dari kehidupan selanjutnya yang diharapkan akan lebih baik dari sebelumnya. Kaum Khmer Buddha biasanya mengkremasi dan debunya disimpan di dalam sebuah stupa di dalam candi. Bendera panji putih dikibarkan—yang disebut “bendera buaya putih”—di luar rumah, yang menandakan ada seseorang di dalam rumah tersebut yang telah meninggal.

5. Masa Kecil dan Masa Remaja di Kamboja

Anak kecil di Kamboja dirawat sampai usia dua atau empat tahun. Sampai usia tiga atau empat tahun, anak diberi kasih sayang dan kebebasan. Permainan anak-anak lebih menekankan pada sosialisasi atau kemampuan ketimbang menang atau kalah.

Kebanyakan anak mulai bersekolah pada usia tujuh atau delapan. Ketika dia mencapai usia ini, mereka harus mengetahui norma kesopanan, kepatuhan, dan hormat kepada yang lebih tua dan kepada biarawan Buddha (biksu). Ayahnya bertugas untuk mengontrol anaknya dan memberikan izin kepada anaknya. Saat usia sepuluh tahun, anak perempuan membantu ibunya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan rumah tangga; sedangkan anak laki-laki tahu bagaimana menjaga ternak mereka dan mampu berladang bersama laki-laki lain yang lebih tua.

Para remaja biasanya bermain dengan temannya yang sesama jenis kelamin. Selama masa remajanya, laki-laki biasanya menjadi pelayan di Wihara dan menjadi calon biarawan, dimana hal itu merupakan suatu kehormatan besar untuk orangtuanya. Orangtua memiliki wewenang penuh terhadap anaknya sampai mereka menikah, dan orangtuanya tetap mengendalikan beberapa kontrol saat pernikahan.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Indonesia  adalah  negara  kesatuan yang terdiri dari jajaran ribuan pulau yang mempunyai   masyarakat   plural  dimana   memiliki  bermacam-macam  budaya, suku bangsa,   dan  agama. Terdapat   lima  agama  besar  yang  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia,  yaitu: Islam, Kristen,  Katholik,  Hindu  dan  Budha, diantara  lima  agama  tersebut  tercatat  lebih  dari  90%  penduduk  Indonesia  memeluk  agama   Islam.

Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dan juga sekaligus merupakan anggota dari ASEAN. Kamboja merupakan salah satu negara paling miskin di asia dan sangat tergantung pada bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara ataupun aktor non negara. Dalam waktu dua dekade, Kamboja mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam ekonominya. Bantuan baik dalam bentuk bantuan bilateral, multirateral maupun privat (NGO), membantu negara Kamboja untuk melanjutkan proses pembangunannya.

3.2 Saran

Demikian makalah yang telah kami susun, kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan makalah ini, kami sebagai penyusun mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat manambah pengetahuan serta lebih bisa memahami pokok bahasan, bagi para pembacanya dan khususnya bagi kami sebagai penyusun.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.g-excess.com/sistem-politik-dan-sistem-pemerintahan-indonesia.html

http://deteksi.co/2014/12/dari-komunis-hingga-monarki-sistem-politik-dan-pemerintahan-negara-negara-asean-bagian-1/

https://nunonugroz.wordpress.com/2010/12/30/%E2%80%9Dperan-partai-politik-dalam-proses-pembuatan-dan-penerapan-kebijakan-dalam-sistem-politik-di-indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_sosial_budaya_Indonesia

http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/04/budaya-di-kamboja-artikel-lengkap.html

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.